 |
| Direktur BD NTB, Muh.Naim |
Topikntb.id - Direktur Bale Demokrasi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Naim menyebut bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang harus libatkan semua elemen jika ingin berjalan dengan sukses dan berdaulat.
Tanggapan ini dinyatakan dalam rangka untuk mengingatkan lembaga negara yakni KPU dan Bawaslu memastikan langkah yang sudah dibangun terus bekerja di lapangan.
Menurut Muhammad Naim, ada beberapa faktor yang dapat membuat Pilkada NTB dapat berjalan dengan sukses.
Pertama, jika KPU dan Bawaslu dapat memastikan sinergitas yang sudah dibangun dengan semua elemen berjalan dengan baik. Dengan kata lain ketika lembaga negara dalam ini KPU dan Bawaslu mengikut sertakan masyarakat atau semua stakeholder dalam proses pengawalan demokrasi.
Selanjutnya, peran masyarakat tentu sangat krusial dalam mensukseskan pesta demokrasi pada Pilkada NTB. Selain itu juga, Bawaslu selaku lembaga pengawas bisa membangun strategi sosialisasi yang informasinya tepat dan mudah tersampaikan ditengah-tengah masyarakat.
"Selain itu juga dapat menerapkan collaboration strategi dengan menggandeng para tokoh agama, budaya, remaja dan lain-lain untuk menghindari terjadinya konflik sosial ditengah-tengah masyarakat dan guna mencipatkan Pilkada yang damai dan riang gembira", ucap Muhammad Naim usai mengisi acara saat menjadi narasumber diskusi publik yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat UMMAT di Mataram pada Rabu, (20/11/2024) lalu.
Muhammad Naim juga menekankan agar terus waspada dan terus meningkan pencegahan terhadap isu money politik.
"Apa lagi sekarang saat ini isu money politik, black campaign, perilaku SARA ditengah-tengah yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Melihat masyarakat NTB memiliki budaya yang berbeda-beda disetiap daerah, menurut saya beberpa strategi yang harus diterpakan oleh sejumlah lembaga penyelenggara negara yaitu dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya dan agama tanpa menghilangkan kearifan lokal masyarakat setempat", ujarnya lebih lanjut.
Tak hanya itu, pemerhati demokrasi yang juga sebagai salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram ini menyoroti sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial kedua lembaga negara tersebut.
"Sosialisasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dll bisa di manfaatkan dengan tepat dalam upaya menghindari terjadinya penyebaran Informasi terkait Pilkada yang tidak benar (Hoax). Menurut data Bawaslu RI pelanggaran kompanye melalui media sosial paling tinggi adalah Facebook 118 (33.2%) , Instagram 106 (29.9%}, X 101 (23.5%] sisa Ada tik-tok 28 (7,3%}Dan YouTube 2 (0.6%)", bocor Muhammad Naim.
Dengan berbagai tantangan yang disebutkan, pengamat yang hangat disapa Naim tersebut mengajak semua pihak turut membantu pengawasan di semua tingkatan demi tercapainya Pilkada yang sukses dan berdaulat.
Posting Komentar